Akuntabilitas Publik: Peran Audit Kinerja, Pengendalian, dan Pengawasan
DOI:
https://doi.org/10.70095/jsat.v3i2.416Keywords:
audit kinerja, pengendalian internal, akuntabilitas publik, pengawasan fungsional, satuan kerja perangkat daerahAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit kinerja dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon serta menguji peran pengawasan fungsional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh pegawai SKPD Kabupaten Cirebon, sementara sampel terdiri dari 100 responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan perangkat lunak SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik, sedangkan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Selain itu, pengawasan fungsional tidak mampu memoderasi pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik, namun mampu memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas publik.
References
Agustin, N. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Akuntansi Dan Manajemen, 14(2), 109–118.
Anjani, F. Z. (2023). Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik pada Komisi Yudisial.
Asih, P. (2021). Pengaruh Audit Kinerja dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus pada Skpd Kota Semarang). REKAN: Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan, 2(2), 161-174.
Dasuki, T. M. S., & Yudawati, Y. (2022). Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi Pada SKPD Kabupaten Majalengka). Jurnal Akuntansi Kompetif, 5(1), 31–40.
Difinubun, Y., Asriani, D., & Yanti, I. B. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. Financial and Accounting Indonesian Research, 2(1), 34–45.
Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. Land Journal, 1(1), 1–15.
Harvianda, Y. P., Satriawan, R. A., & Azlina, N. (2018). Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). (Doctoral dissertation, Riau University).
Islamiah, R. S. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Di Skpd Berupa Komptensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Karimah Tauhid, 2(5), 1802–1806.
Jabar Publisher. (2022). 13 Temuan ‘Dosa Besar’ Pemkab Cirebon Dalam LHP BPK Jabar. Jabar Publisher. https://www.jabarpublisher.com/index.php/2022/12/20/13- temuan-dosa-besar-pemkab-cirebon-dalam-lhp-bpk-jabar/.
Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa. Jurnal Akuntansi Dan Governance, 1(1), 57–66.
Nainggolan, A. (2018). Kajian Konseptual tentang Evaluasi Pengendalian Internal Perusahaan. Jurnal Manajemen, 4(2), 144–152.
Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022. https://cirebonkab.go.id/documents/2023/04/37
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/52762/pp-no-20-tahun-2001
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/4819
Putri, R., Sutarjo, A., & Desmiwerita, D. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik. Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi, 1(2), 162–173.
Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3(3), 705–719.
Warsito, J. A., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Penerapan Konsep Value for Money dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(2), 666–674.
